Ketimpangan Ekstrem Dapat Dihindari

Jakarta, 23 Februari 2017 – Oxfam di Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) menerbitkan laporan tentang ketimpangan di Indonesia pada hari ini dengan judul “Menuju Indonesia yang Lebih Setara” sebagai upaya memberikan kontribusi pemikiran terhadap penurunan ketimpangan di Indonesia.

Laporan ini bertujuan untuk mendorong upaya Pemerintah Indonesia dalam menghapuskan kesenjangan, sebagai agenda prioritas seperti dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam laporan ini terdapat rekomendasi-rekomendasi bagi pihak pemerintah dan swasta untuk memastikan bahwa komitmen dan upaya baik pemerintah yang sudah dilakukan sejauh ini untuk menurunkan ketimpangan dapat semakin efektif dan memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal.

“Oxfam dan INFID mengapresiasi komitmen dan upaya Pemerintah sejauh ini untuk mengatasi ketimpangan. Kami harap laporan ini dapat mendukung pesan betapa penting dan mendesaknya penurunan ketimpangan,” ujar Dini Widiastuti, juru bicara Oxfam untuk laporan ketimpangan ini.

Dalam laporan ini Oxfam dan INFID juga menampilkan fakta-fakta yang mengejutkan dari ketimpangan di Indonesia. Sebagaimana diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stabil dan proporsi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrim telah berkurang hingga kini ‘hanya’ di kisaran 8 persen. Namun, capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum diimbangi dengan pembagian pendapatan yang lebih merata. Dalam 20 tahun terakhir kesenjangan antara kaum super kaya dan penduduk lainnya di Indonesia tumbuh lebih cepat dibanding di negara-negara lain di Asia Tenggara.

Dilaporkan bahwa selain Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang terburuk keenam di dunia, kekayaan empat orang terkaya di Indonesia adalah sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Selanjutnya, besarnya pendapatan tahunan dari kekayaan orang terkaya di Indonesia -cukup untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Laporan ini juga menjabarkan meningkatnya ketimpangan di wilayah perkotaan dan kesenjangan antara daerah.

Selanjutnya diterangkan dalam laporan ini bahwa melebarnya kesejangan antara kekayaan orang-orang super kaya di Indonesia dan kelompok masyarakat lainnya adalah ancaman serius pada kesejahteraan rakyat Indonesia ke depan. Karena jika ketimpangan tidak segera diatasi maka upaya keras pemerintah menurunkan kemiskinan akan mengalami hambatan dan bisa menyebabkan ketidakstabilan di masyarakat.

Pesan utama dari Laporan Ketimpangan Indonesia: Menuju Indonesia Yang Lebih Sejahtera _ hasil kolaborasi Oxfam dan INFID ini _ adalah bahwa ketimpangan ekstrim bukanlah sesuatu yang tidak terelakkan.

“Laporan ini pada intinya menganjurkan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan dua hal besar dan utama untuk mengatasi ketimpangan ekstrem. Pertama, memperbaharui kebijakan pajak di Indonesia, sesuai dengan potensi ekonomi Indonesia dan prinsip pembagian beban dan manfaat yang adil. Kedua memulihkan dan memberikan penekanan yang lebih atas pembangunan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan”, kata Direktur INFID, Sugeng Bahagijo.

Undang-Undang Pajak yang ada harus diperbaharui sebab tidak dapat mengakomodasi potensi pendapatan pajak dan realitas kekayaan kelompok super kaya Indonesia selama 15 tahun terakhir. Potensi pajak Indonesia, menurut IMF, berada di atas 20 persen Produk Domestik Bruto (PDB), namun sementara ini capaian pajak Indonesia hanya 13 persen PDB.

Melalui laporan ini Oxfam dan INFID menyerukan pada pemerintah untuk memperkuat komitmen dan menjalankan paket kebijakan penurunan ketimpangan, mengakhiri konsentrasi kekayaan di tangan sekelompok orang dan perusahaan, memastikan menyempitnya kesenjangan antara daerah dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pekerja dan kelompok masyarakat miskin serta bagi perempuan.

Steve Price Thomas, Direktur Advokasi dan Kampanye Oxfam Internasional, menyatakan “Indonesia menghadapi tantangan ketimpangan yang multi-dimensi. Namun demikian, Presiden Joko Widodo memiliki kesempatan untuk membuktikan Indonesia dapat menjadi Negara yang memimpin perjuangan global melawan ketimpangan.”