Biaya Vaksin Setengah Populasi Manusia Sedunia Lebih Rendah dari Keuntungan Besar Perusahan Farmasi

Jumat, Mei 15, 2020
"Together How?"

Memberi vaksin Corona pada kelompok masyarakat yang paling miskin –3,7 miliar orang di dunia – sesungguhnya menelan biaya yang lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan sepuluh perusahaan farmasi terbesar dalam empat bulan, kata Oxfam hari ini.  

Menyambut pertemuan Majelis Kesehatan Dunia yang akan berlangsung minggu depan, Oxfam mendesak para pemangku kebijakan dan perusahaan farmasi untuk menjamin bahwa vaksin, tes, serta perawatan akan bebas paten dan didistribusikan secara merata ke semua negara dan kelompok masyarakat. Pertemuan virtual pada Senin 18 Mei akan dihadiri oleh menteri kesehatan dari 194 negara.  

Gates Foundation memperkirakan bahwa biaya pengadaan dan pengiriman vaksin yang aman dan efektif untuk orang-orang termiskin di dunia adalah Rp 372,2 biliun. Tahun lalu, sepuluh besar perusahaan farmasi menghasilkan untung Rp 1,4 biliar - rata-rata Rp 447,9 biliun setiap empat bulan.

Oxfam memperingatkan, jika negara-negara kaya dan perusahaan farmasi besar hanya mengedepankan kepentingan negara dan sektor privatnya tanpa mempertimbangkan kondisi negara lain, maka vaksin akan semakin sulit diakses oleh kelompok rentan, terutama mereka yang tinggal di negara berkembang. 

Uni Eropa telah mengusulkan pengumpulan paten dan lisensi silang secara sukarela untuk vaksin, perawatan, dan tes virus corona dalam rancangan resolusi mereka untuk Majelis Kesehatan Dunia. Jika usulan ini diwajibkan di seluruh dunia, maka semua negara dapat memastikan produksi dan impor vaksin, perawatan, dan tes yang tersedia dengan biaya yang lebih rendah. Namun, sebuah dokumen yang bocor mengungkapkan bahwa pemerintah Trump tengah mencoba menghapus aturan lisensi silang (pooled patent) dan mendorong hak paten industri farmasi. Jika pernyataan ini lolos, maka perusahaan farmasi akan memiliki hak eksklusif untuk melancarkan monopoli, memproduksi dan menetapkan sendiri harga setiap vaksin, perawatan, dan tes yang mereka kembangkan - bahkan jika uang pajak telah digunakan untuk mendanai penelitian dan pengembangan tersebut. 

Jose Maria Vera, Direktur Eksekutif Interim Oxfam International mengatakan:  

“Biaya untuk memberi vaksin kepada 3,7 miliar orang lebih murah dibandingkan dengan biaya dan keuntungan sepuluh perusahaan farmasi terbesar dalam empat bulan. Apa pun yang menghambat vaksin tersedia secara gratis bagi mereka yang membutuhkan adalah sebuah tindakan keji.  

"Vaksin, tes dan perawatan harus didistribusikan sesuai dengan kebutuhan dan tidak dilelang ke penawar tertinggi. Kami membutuhkan vaksin, perawatan, serta tes yang aman dan bebas patin yang dapat diproduksi secara massal di seluruh dunia. Distribusi pun harus dilakukan secara jelas dan adil bagi mereka yang membutuhkan."

Setelah vaksin atau perawatan dikembangkan, terdapat risiko tinggi bahwa pemerintah yang kaya akan memaksakan jalan mereka ke depan antrian dan mengalahkan negara-negara miskin dan berkembang, seperti yang terjadi dalam perebutan pasokan medis penting lainnya seperti alat pelindung diri dan oksigen.  

Banyak negara miskin tidak dapat mengakses vaksin esensial dan obat-obatan karena aturan paten yang memberi hak monopoli perusahaan farmasi dan kekuatan untuk menetapkan harga jauh di atas apa yang mereka mampu. Pneumonia adalah pembunuh terbesar anak-anak di bawah usia lima tahun, dengan dua ribu anak meninggal setiap hari. Setelah lebih dari satu dekade, jutaan anak belum memiliki akses ke vaksin pneumonia yang dipatenkan dan diproduksi perusahaan farmasi asal Amerika Pfizer dan GlaxoSmithKline karena biayanya yang tinggi. Kedua perusahaan ini baru mengurangi harga pada 2016 setelah adanya kampanye oleh  Médecins San Frontieres selama bertahun-tahun yang diberikan pada negara-negara yang paling miskin. Walau begitu, masih ada jutaan anak lainnya belum memiliki akses terhadap vaksin tersebut.

 

Maka, Oxfam menyerukan empat poin rencana global:  

 

1. Kewajiban keterbukaan akses terhadap semua pengetahuan, data, dan kekayaan intelektual terkait Covid 19, serta berkomitmen membuat semua pendanaan publik digunakan untuk perawatan, atau vaksin yang dibuat bebas paten dan dapat diakses oleh semua orang.  

2. Membuat komitmen untuk menambah kapasitas produksi dan distribusi vaksin global dengan pendanaan dari pemerintah negara kaya. Ini berarti membangun pabrik di negara-negara yang mau berbagi dan berinvestasi dalam jutaan pekerja kesehatan tambahan yang diperlukan untuk memberikan pencegahan dan perawatan kini dan nanti. 

3. Rencana distribusi yang adil dan disepakati secara global, memastikan pasokan didasarkan pada kebutuhan, bukan kemampuan membayar. Vaksin, perawatan, dan tes harus diproduksi dan dipasok dengan biaya serendah mungkin oleh pemerintah dan lembaga, idealnya tidak lebih dari $ 2 atau Rp 30 ribu per dosis untuk vaksin, serta diberikan gratis pada semua orang yang membutuhkan.  

4. Membuat komitmen untuk memperbaiki sistem buruk yang terjadi dalam penelitian dan pengembangan obat-obatan baru. Saat ini, sistem menempatkan keuntungan farmasi di atas kesehatan masyarakat di seluruh dunia; obat-obatan yang penting namun tidak menguntungkan perusahaan yang tidak menguntungkan lantas tak dikembangkan, sementara obat-obatan yang tidak terjangkau oleh negara dan orang-orang termiskin selalu diproduksi demi keuntungan perusahaan. 

“Pemerintah Indonesia tidak terkecuali memiliki tanggung jawab untuk mengawal ini di tingkat global. Sebagai Ketua dari Foreign Policy and Global Health Initiative di tahun 2020, Indonesia mengangkat tema pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi semua. Peran pemerintah sangat besar untuk memperjuangkan kebijakan kesehatan di tingkat global dengan memastikan vaksin dapat diakses oleh semua tanpa terkecuali di negara-negara berkembang dan miskin,” kata Maria Lauranti, Country Director dari Oxfam di Indonesia turut menambahkan.   

Lebih lanjut, Vera menyimpulkan, “Memberikan vaksin yang terjangkau untuk semua orang akan membutuhkan kerja sama global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah harus mengutamakan kesehatan orang di atas paten dan keuntungan perusahaan farmasi. Pemerintah harus memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal.” 

 

Catatan untuk editor: 

Dokumen lanjutan untuk kebutuhan latar belakang tersedia berdasarkan permintaan.  

Pemerintah Indonesia adalah Ketua dari Foreign Policy and Global Health Initiative pada tahun 2020 yang beranggotakan Indonesia, Thailand, Brasil, Perancis, Norwegia, Afrika Selatan dan Senegal.  

Gates Foundation telah memperkirakan biaya produksi, distribusi vaksin serta mengkonfirmasi bahwa biaya tersebut berkaitan dengan produksi dan distribusi di negara berpenghasilan menengah ke bawah dan rendah saja.  

Keuntungan tahun 2019 untuk sepuluh besar perusahaan farmasi dapat ditemukan di sini.  

Keputusan monopoli Gilead dapat ditemukan di sini, masa depan biaya Gilead untuk remdesivir di sini dan biaya potensial remdesivir per pasien di sini  

Oxfam percaya bahwa vaksin idealnya diproduksi dan dihargai tidak lebih dari $2 atau Rp 30 ribu per dosis. Harga tersebut adalah wajar dan perlu untuk ditetapkan mengingat bahwa vaksin kompleks baru untuk pembunuh besar seperti pneumonia sudah tersedia untuk harga ini.